INDONEWS - Kecaman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menanggapi kebijakannya memerangi peredaran narkoba secara brutal membuat Presiden Rodrigo Duterte meradang. Dia sudah berulang kali mengingatkan agar PBB tidak ikut campur dalam cara yang dia terapkan .
Sejak Duterte menduduki kursi kepresidenan Filipina, 1.500 nyawa telah melayang atas perintahnya untuk menghentikan peredaran narkoba. Hal itu membuat Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki moon bersuara, dan mengkritik caranya yang disebut kelompok pegiat HAM sebagai aksi brutal.
Namun Duterte tak peduli. Dia merasa peperangan melawan bandar narkoba adalah urusan dalam negeri Filipina. Duterte malah mengancam bakal keluar dari keanggotaan PBB.
Ketegasan Duterte ini mengingatkan kembali keberanian Presiden Pertama RI, Ir Soekarno yang menantang PBB. Bung Karno juga menyatakan keluar dari keanggotaannya karena lembaga tersebut tak lagi dianggap netral.
Perseteruan Bung Karno dengan PBB dimulai ketika tiga negara, yakni Indonesia, Melayu dan Filipina menginisiasi pembentukan organisasi nonpolitik bernama Maphilindo, sekitar bulan Juli 1963. Organisasi itu dibentuk untuk mempersatukan negara-negara bekas koloni Eropa.
Di samping itu, tujuan utama organisasi itu adalah untuk mencegah terbentuknya negara Malaysia bentukan Inggris. Baik Presiden Filipina Diosdado Macapagal dan Soekarno memiliki pendapat sama, negara Malaysia bisa menjadi neo-kolonialisme gaya baru dan mengancam stabilitas kawasan.
Penolakan keduanya tak menghalangi terbentuknya Federasi Malaysia, berdasarkan perjanjian Malaysia pada 16 September 1963. PBB resmi telah memasukkan Malaysia sebagai anggotanya, yang kala itu masih bernama Federasi Malaya pada pada 17 September 1957.
Penerimaan PBB tersebut membuat Bung Karno meradang. Bersama TNI, Sang Putra Fajar segera menyiapkan Operasi Dwikora, sedangkan Filipina memilih untuk tidak terlibat dalam opsi militer.
Selain itu, Bung Karno juga mengirimkan surat keberatannya, dan disampaikan langsung di hadapan Majelis Umum PBB pada 30 September 1960. Dia beralasan, PBB tak punya visi untuk mengentaskan persoalan antara Indonesia dan Malaysia.
"Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang!" teriak Soekarno, demikian dikutip dari buku 'Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia'.
Berbagai upaya tetap dilakukan Indonesia demi mengadang niat Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Apalagi, Bung Karno sendiri telah meluncurkan Operasi Dwikora, sekaligus Konfrontasi bersenjata dengan negeri Jiran tersebut.
Setelah merasa berbagai upaya pendekatan tak menemukan hasil, sementara Malaysia tetap masuk menjadi anggota DK PBB, akhirnya Soekarno menyatakan sikap. "Sekarang, karena ternyata bahwa Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan, saya menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB!" ujar Soekarno pada 7 Januari 1965.
13 Hari kemudian, Indonesia resmi keluar, seiring diterimanya surat resmi yang diberikan Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio tertanggal 20 Januari 1965 kepada Sekjen PBB U Thant. Selain kepada PBB, Soekarno juga menuliskan surat kepada negara-negara sahabat untuk menjelaskan sikap Indonesia yang keluar dari PBB.
Sebagai balasannya, Bung Karno secara resmi mendirikan Conference of the New Emerging Forces (Conefo) yang diumumkan pada 7 Januari 1965. Organisasi ini dibangun untuk menandingi PBB yang dianggapnya terlalu pro-Barat.
Namun mundurnya Indonesia tidak berlangsung lama. Di penghujung tahun, tepatnya September 1965 terjadi perubahan peta politik, di mana pemerintahan Soekarno berganti menjadi Orde Baru di bawah Soeharto. Atas dorongan Pak Harto, sapaan Soeharto, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, yang diresmikan pada 28 September 1966.
EmoticonEmoticon