INDONEWS - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, sebagai tersangka suap pertambangan. Nur Alam diduga melakukan tindak pidana korupsi atas penerbitan izin pertambangan kepada perusahaan tambang.
"Penyidik KPK telah menemukan dua permulaan alat bukti yang cukup dan menetapkan NA (Nur Alam) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Selasa (23/8).
Nur Alam disinyalir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan izin pertambangan serta mengeksplorasi sumber daya mineral di Sulawesi Tenggara. Penerbitan izin tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk jumlahnya sendiri, Laode belum menyebutkan berapa penerimaan yang diterima oleh Nur Alam. Meski demikian, dia menafsir jumlah yang diterima oleh politikus PAN itu mencapai miliaran rupiah.
Saat ini, diakui Laode, pihaknya tengah menghitung keseluruhan jumlah penerimaan oleh Nur Alam dari perusahaan tambang bernama PT Anugrah Harisma Barakah itu, mengingat KPK memiliki bukti transfer rekening milik Nur Alam.
"Kami sudah dapat informasi dari PPATK sejak lama, dan ini berjalan lancar. (Keuntungan yang diperoleh Nur Alam) sedang dihitung, tapi kami sudah dapat bukti transfer," ujarnya.
Terkait penetapan tersangka hari ini, KPK juga menggeledah beberapa tempat di dua lokasi, yakni Kendari dan jakarta. Di Jakarta KPK menggeledah rumah milik istri Nur Alam di Jalan Komplek Mikasa D2, Patra Kuningan, Jakarta Selatan. KPK turut menggeledah sebuah rumah di Bambu Apus, Jakarta Timur.
Saat ini baru satu tersangka atas kasus penerbitan izin tambang, yakni Nur Alam. Sedangkan dari perusahaannya sendiri KPK belum menetapkan tersangka. Nur Alam sendiri dikenakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
EmoticonEmoticon